Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp31,3 T Antisipasi Kebutuhan Lebaran

Tribun Erogar Papua – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan uang tunai sekitar Rp31,3 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan nasabah selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H.

Lebih rinci, uang tunai itu disiapkan selama 30 hari ke depan, yaitu pada 18 Maret hingga 16 April 2024. Jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik sebesar 10,5 persen dibandingkan proyeksi tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman berharap langkah ini dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN.

Ia menyebut sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp1,7 triliun per hari selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

“Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.874 mesin ATM/CRM Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran,” kata Ali di Jakarta, Senin (18/3).

Selain mesin ATM, bank pelat merah ini juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat. Hal ini antara lain dengan mesin EDC dan aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Mengingat banyaknya pengguna Livin’ by Mandiri, kami akan mengoptimalisasi kapasitas super app ini menjadi 70 ribu (diganti per hari dan volume per hari) transaksi per detik agar tetap dapat memberikan layanan prima pada saat puncak transaksi, termasuk layanan BI Fast yang kini menjadi pilihan utama nasabah dalam pengiriman dana,” jelas Ali.

Ia menambahkan bahwa untuk memastikan kelancaran transaksi BI FAST nasabah, pihaknya akan menyediakan likuiditas yang memadai pada Rekening Settlement Dana (RSD). Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi BI FAST pada periode Ramadan dan Idul Fitri.

Sedangkan, langkah preventive maintenance akan dilakukan pada 10.235 ATM dan 246.000 EDC yang tersebar di seluruh Indonesia. ATM inu khususnya di lokasi strategis seperti rest area, bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, pusat perbelanjaan, hotel, SPBU, dan tempat wisata.

Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan Livin’ by Mandiri yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti cek saldo, transfer hingga Rp 300 juta, pembayaran tagihan bulanan & e-commerce, top up e-money maupun e-wallet, serta pembayaran dengan QRIS.

Tak hanya itu, nasabah juga dapat melakukan pemesanan tiket kereta, pesawat, sampai tempat wisata melalui fitur Sukha pada superapp ini.

“Dengan fitur top up Mandiri e-money pada Livin’ by Mandiri, nasabah yang melakukan perjalanan lewat tol akan sangat dimudahkan karena top up dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,” kata Ali.

Sedangkan, bagi pengguna jalan tol yang belum memiliki kartu mandiri e-money, Ali menjelaskan pihaknya akan menyiapkan stok kartu hingga 975 ribu kartu yang dapat diperoleh di cabang, Fitur Sukha di Livin by Mandiri, toko retail (Indomaret, Alfamart, dan lain-lain), outlet resmi Bank Mandiri di e-commerce (Tokopedia, Blibli, Shopee), serta vending machine di lokasi transportasi dan stasiun.

Ali menuturkan pihaknya juga akan memastikan kesiapan jaringan IT secara optimal untuk mengantisipasi kenaikan transaksi yang dilakukan nasabah pada seluruh channel pembayaran elektronik, dengan membentuk tim monitoring IT yang selalu siaga.

“Tidak hanya itu, selama bulan Ramadan Bank Mandiri juga memberikan banyak program khusus spesial Ramadan untuk memanjakan nasabah. Nasabah dapat mengakses ragam program tersebut melalui bmri.id/ramadan2024,” tutup Ali.

Sumber : CNN Indonesia

Maju Mundur Angket Pemilu di DPR, Oposisi Setengah Hati

Tribun Erogar Papua – Wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 melalui jalur politik di DPR hingga saat ini masih belum terang.

Suara fraksi-fraksi yang sempat lantang mendorong usulan itu kini mulai redup. Setelah didorong tiga anggota fraksi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3), hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari mereka.

Hak angket diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Di dalamnya menyebutkan, hak angket harus diusulkan minimal 25 anggota dewan dari lebih satu fraksi.

Nantinya, hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasannya.

Meski sempat disuarakan di paripurna, hak angket baru dianggap resmi setelah diajukan ke pimpinan DPR lewat Badan Musyawarah (Bamus). Hingga kini belum diketahui berapa jumlah anggota dewan yang telah resmi mengajukan hak angket.

Lima fraksi yang sempat mendorong wacana hak angket juga mulai tidak satu suara. PDIP misalnya, meski sempat disuarakan oleh capres mereka, Ganjar Pranowo, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari fraksi.

Sejumlah anggota fraksi PDIP belakangan mengatakan tak ada instruksi khusus soal hak angket. Mereka menilai hak angkat adalah hak konstitusional setiap anggota dewan.

“Kalau instruksi belum, tapi itu digunakan, kalau begini kok nunggu instruksi. Enggak ada instruksi-instruksi. Itu adalah hak Anda,” ucap anggota Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks parlemen, Selasa (5/3).

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto teranyar memastikan hak angket akan diajukan fraksi partainya di DPR. Namun, dia mengaku masih mencari momentum yang tepat.

Dia terutama mencermati situasi politik terakhir hasil pileg. Menurut dia, banyak anggota fraksi di DPR khawatir gagal kembali terpilih.

“Sebagai sebuah arah, hak angket memang akan digunakan. Tapi kami juga melihat kondisi DPR, di mana setiap anggota legislatif incumbent sedang berjuang untuk melihat apakah posisinya aman untuk bisa terpilih atau tidak,” kata Hasto dalam sebuah wawancara khusus, Minggu (17/3).

Sementara, rekan koalisi PDIP, PPP blak-blakan mengaku belum membahas wacana hak angket.

Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara menyebut partainya masih fokus mengawal rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi langsung dari Ketua Umum partai.

“Persoalan angket saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal,” kata Ketua Fraksi PPP di DPR Amir Uskara di kompleks parlemen, Jumat (8/3).

Koalisi perubahan ambil inisiatif

Bersamaan dengan sikap koalisi Ganjar-Mahfud MD yang dinilai masih setengah hati, tiga partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengambil inisiatif. Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengaku pihaknya tak mau lagi menunggu PDIP.

Dia menyebut tiga partai Koalisi Perubahan telah memenuhi syarat mengusulkan hak angket. Dia berharap PDIP akan ikut barisan.

“Sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi, kita terpikir satu alternatif, terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak memulai saja,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Di tengah rencana inisiatif Koalisi Perubahan, dua menteri PKB justru bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (18/3). Keduanya yakni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Usai pertemuan, Abdul Halim membantah pertemuan membahas hak angket. Dia bilang pertemuan hanya melaporkan kinerja mereka, capaian RPJMN, hingga urusan Pileg 2024.

“Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke pak presiden karena tadi laporan terkait dengan Pileg, artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur,” kata Halim.

Sumber : CNN Indonesia

Airlangga dan Agus Gumiwang Irit Bicara Ditanya soal Ketum Golkar

Tribun Erogar Papua – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak banyak bicara saat ditanya soal bursa calon ketua umum Golkar periode 2024-2029.

Ia hanya memberikan jempol saat ditanya perihal optimisme dirinya kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu.

Saat kembali ditanya soal peluang Presiden Joko Widodo menjadi Ketum Golkar setelah berakhir masa jabatan, Menteri Perekonomian itu hanya mengucapkan terima kasih.

Sementara saat ditanya apakah merasa terancam dengan Bahlil Lahadalia, ia hanya meminta publik menunggu Munas Golkar yang digelar Desember 2024.

“Munas bulan Desember,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/3).

Di lokasi yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga enggan berkomentar soal namanya yang masuk dalam bursa ketua umum Golkar.

“Saya ngurusin industri hari ini,” kata Agus singkat.

Empat nama yang disebut-sebut maju dalam bursa pemilihan ketua umum Golkar. Mereka yakni, Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bahlil Lahadalia.

Selain mereka, nama Gibran Rakabuming Raka juga diisukan bakal maju dalam pencalonan ketum Golkar.

Merespons hal itu, Gibran mengaku enggan dicalonkan menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu. Menurutnya, banyak kader partai Golkar yang lebih layak menduduki jabatan tersebut.

Sumber : CNN Indonesia

DPR soal Usulan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Masih Misteri

Tribun Erogar Papua – Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas menyebut bahwa usulan agar gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden usai tak lagi menjadi ibu kota masih menjadi misteri.

Pernyataan itu disampaikan Supratman usai memimpin rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pengesahan tingkat satu RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senin (18/3) malam. Dengan nada berkelakar, Supratman mengaku heran sebab tak ada satu fraksi pun yang mempertahankan usulan tersebut.

“Satu-satunya yang belum terjawab dari seluruh pandangan fraksi adalah siapa yang mengusulkan penunjukkan gubernur daerah khusus Jakarta?” ucap Supratman di akhir rapat.

“Karena dari semua pandangan fraksi tadi, tidak ada satupun fraksi yang mempertahankan usulan itu,” imbuhnya.

Wacana gubernur Jakarta bisa ditunjuk langsung oleh Presiden sempat menguat selama proses pembahasan RUU DKJ. Usulan itu sempat tertuang dalam naskah RUU tersebut yang sempat beredar awal Desember 2023 lalu.

Namun, dalam rapat maraton pembahasan RUU itu di Baleg DPR, baik pemerintah maupun fraksi-fraksi DPR telah menolak. Hingga disahkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu, DPR dan pemerintah telah menyepakati gubernur Jakarta akan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung.

Kini, usai resmi disahkan di Baleg, RUU DKJ akan dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU. Dari sembilan fraksi, hanya PKS yang menolak RUU tersebut. Sisanya, delapan fraksi menyetujui.

Pemerintah dan DPR terus mengebut pembahasan RUU DKJ untuk segera disahkan menjadi UU dalam dua pekan terakhir sejak pembukaan masa sidang IV 2023-2024. Langkah itu diambil menyusul status UU DKI Jakarta yang tak lagi berlaku sejak 15 Februari lalu.

Sumber : CNN Indonesia

Hasto: Ketika Saya Kritisi Jokowi, Kasus Harun Masiku Tiba-tiba Muncul

Tribun Erogar Papua – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kasus suap Harun Masiku kembali dimunculkan bersamaan dengan suara-suara kritis terhadap pemerintah.

Menurut Hasto ada pihak tertentu yang menggunakan kasus tersebut untuk menyerangnya.

“Ketika saya persoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi Pak Jokowi, partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku. Seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal enggak ada kaitannya,” kata Hasto dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta dikutip, Minggu (17/3).

Hasto mengaku heran jika kasus Harun Masiku selalu dikaitkan dengannya. Padahal, telah ada tiga orang yang menjalani proses hukum.

“Sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada tiga yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut,” kata Hasto.

Dia juga mengaku telah memberikan penjelasan di pengadilan terkait dugaan keterkaitan dengan kasus tersebut. Dan tidak ditemukan fakta keterkaitan.

Hasto menilai buron tersangka dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI periode 2019-2024, Harun Masiku hanya sebagai korban. Harun, kata Hasto, sebenarnya memiliki hak konstitusional menjadi anggota DPR untuk menggantikan anggota sebelumnya yang meninggal. Dalam posisi itu, Harun hanya tergoda oleh oknum KPU yang meminta imbalan dalam proses itu.

“Harun Masiku ini kan sebenarnya dia korban. Karena dia punya hak konstitusional saat itu berdasarkan keputusan MA,” ungkapnya.

“Ada calon terpilih yang saat itu meninggal. Nah, dalam proses ini, kemudian ada tekanan dari oknum-oknum KPU yang meminta adanya suatu imbalan. Maka dia tergoda,” imbuhnya.

Sumber : CNN Indonesia

Gerindra Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, PKB Usung Kader

Tribun Erogar Papua – Ketua DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim) Anwar Sadad menegaskan komitmen partainya untuk tetap mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024.

Pernyataan Sadad membantah spekulasi bahwa Gerindra akan mencabut dukungannya kepada Khofifah lantaran meraih 21 kursi DPRD provinsi untuk periode 2024-2029.

Jumlah 21 kursi DPRD Jatim itu hanya kurang tiga kursi saja untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Jatim 2024. Sementara di Pemilu sebelumnya, Gerindra hanya mendapatkan 15 kursi di Jatim.

“Saya tegaskan sekali lagi sampai hari ini bahwa Gerindra rekomendasi cagub Jatim 2024 adalah Khofifah Indar Parawansa di Pilgub. Rekomendasi itu ditandatangani langsung oleh Pak Prabowo,” tegas Sadad mengutip detikcom.

Gus Sadad mengakui banyak pihak yang terus memintanya maju di Pilgub Jatim 2024, baik itu sebagai cagub maupun cawagub Jatim mendampingi Khofifah. Namun ia menegaskan Gerindra tetap mengusung tetap mengusung petahana Khofifah.

Sadad kemudian memaparkan bahwa kursi Gerindra naik di semua tingkatan. Untuk DPR RI kursi Gerindra di Jatim naik dari 11 kursi jadi 14 kursi dari Jatim. Sementara provinsi naik dari 15 menjadi 21 kursi.

“Untuk DPRD kabupaten/kota naik dari 189 kursi menjadi 218 kursi,” tandas Sadad.

PKB usung kader di Pilgub Jatim

Sementara itu, DPW PKB Jawa Timur mengaku bakal mengusung kader sendiri untuk bertarung di kontestasi Pilgub dan Pilkada Jatim 2024. Sekretaris PKB Jatim Anik Maslachah menuturkan untuk mempersiapkan hal itu, dalam waktu dekat ini partainya akan membentuk desk pilkada.

Hal itu dilakukan agar pihaknya fokus dalam kinerja persiapan pilkada, termasuk penjaringan sosok kuat yang akan diusung oleh PKB.

“Dalam waktu dekat kami akan membentuk desk pilkada baik gubernur, maupun untuk bupati, wali kota,” kata Anik di Surabaya, Minggu (17/3).

Untuk sosok kandidat sendiri, Wakil Ketua DPRD Jatim ini menegaskan partainya membuka pintu seluas-luasnya kepada para kader PKB yang ingin maju.

“Yang pasti kader akan mendapatkan porsi yang lebih. Memang banyak variabel yang harus dipenuhi, tujuan kami pilkada bukan hanya sekedar menang, tetapi harus mempunyai kesamaan visi-misi membangun yang sama dalam koridor yang ada di PKB,” ujarnya.

Ia pun membeberkan beberapa kriteria sebagai syarat untuk diusung oleh PKB. Seperti kualitas diri, elektabilitas dan tentunya harus memiliki visi dan misi kuat dalam gerakan PKB.

“Yang se-visi maupun se-misi itu menjadi skala prioritas. Termasuk satu ideologi juga menjadi skala prioritas,” jelasnya.

Namun, Anik mengaku pihaknya belum bisa membocorkan nama-nama kader yang berpotensi akan diusung PKB dalam Pilkada Jatim 2024 nanti.

“Kami belum berani membuka karena belum waktunya, ini proses asesmen harus ada waktu tersendiri dan beberapa kriteria harus dipenuhi,” ucapnya.

Terkait koalisi ke partai lain, kata Anik, pihaknya tidak menutup pintu. Semua hal bisa terjadi, karena komunikasi lintas partai masih terus berlangsung dan berjalan dengan baik hingga saat ini.

Sumber : CNN Indonesia

Prabowo Tinjau Gedung Istana Negara di IKN Nusantara

Tribun Erogar Papua – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara saat kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/3).

Dalam sejumlah foto yang dibagikan Biro Humas Setjen Kemhan, Prabowo tampak memakai setelan dan topi berwarna senada. Prabowo yang juga merupakan calon presiden itu mendengarkan paparan Tim Konstruksi IKN di lapangan.

Kunjungan kerja kali ini dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia yang akan dihelat di IKN.

Prabowo kemudian bertegur sapa dengan para pekerja konstruksi di kawasan IKN.

“Masih puasa, enggak? Lebaran bisa pulang kan?” tanya Prabowo.

“Pulang, Pak,” jawab mereka.

Pada kunjungan kerja kali ini, Prabowo turut didampingi Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo, Staf Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari, hingga PJ Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun.

Sumber : CNN Indonesia